Anggota DPR RI dari Dapil Jambi, Rocky Candra mendesak revisi UU Migas untuk memberikan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat daerah penghasil migas. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Serikat Pekerja SKK Migas, ia menyoroti ketidakmerataan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Provinsi Jambi.
Menurut Rocky, meskipun Jambi merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi, hasil eksplorasi yang besar tidak sebanding dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Hal tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam skema distribusi manfaat migas.
Rocky Candra mengusulkan agar revisi UU Migas mencakup aturan yang lebih jelas mengenai distribusi hasil migas.
“Distribusi keuntungan sektor migas harus mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah penghasil,” ujar Rocky.
Ia menekankan bahwa keuntungan dari sektor migas tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat atau pada perusahaan besar saja. Masyarakat lokal, khususnya di daerah penghasil migas, juga berhak merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam yang ada di sekitar mereka.
Revisi UU Migas untuk Keadilan Ekonomi
Dalam pernyataan selanjutnya, Rocky Candra menegaskan bahwa revisi UU Migas harus mengedepankan keadilan ekonomi.
“Masyarakat di Jambi dan daerah penghasil migas lainnya berhak merasakan dampak positif dari sumber daya alam yang ada di tanah mereka,” katanya.
Rocky juga berharap revisi UU ini dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap sektor migas, yang selama ini hanya bisa melihat kilang dan pipa tanpa merasakan manfaat langsung. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan masyarakat bisa menjadi tuan rumah dari sumber daya strategis tersebut.
Kesimpulan
Revisi UU Migas yang diusulkan Rocky Candra bertujuan untuk memastikan bahwa dana bagi hasil migas dapat didistribusikan dengan lebih adil, memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat daerah penghasil seperti Jambi.
Demikian informasi seputar revisi UU Migas. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Bulelengpagi.Com.
