Limbah nuklir masih menjadi ‘hantu’ bagi masyarakat dunia. Pantaskah disebut sebagai energi terbarukan?
Belakangan ini pemerintah gencar mewacanakan soal pembangunan energi terbarukan untuk menyuplai kebutuhan listrik murah di Indonesia.
Salah satunya yang gencar diberitakan saat ini adalah soal wacana pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan memanfaatkan thorium alias zat berbahan nuklir yang dinilai lebih aman dan diklaim dapat terhindar dari ledakan.
Adapun perwakilan dari pihak Indonesia yang menjalin kerjasama untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) adalah PT PAL Indonesia (Persero). Kerjasama tersebut dibangun dengan Thorcon International Pte,Ltd. Selaku perusahaan yang merancang reaktor thorcon.
“Reaktor ini berbahan bakar cair namanya molten salt. Karena bentuknya cairan, titik didihnya 1.400 celcius, maka menyebabkan dia tidak perlu diberikan tekanan,” terang Kepala Perwakilan Thorcon Indonesia, Bob S. Effendi di Gedung World Trade Center, Karet, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ironi nuklir sebagai energi terbarukan
Kepala Representatif Thorcon International Bob. S Effendi mengatakan dengan tidak adanya fungsi tekanan pada reaktor thorcon maka risiko ledakan seperti yang pernah terjadi di Chernobyl dan Fukushima dapat dihindari.
“PLTT ini juga lebih murah dibandingkan reaktor nuklir lain. Karena tidak ada tekanan tadi, perangkat baja dan semua perangkat yang ada di dalam reaktor ini juga tidak membutuhkan baja yang tebal,” kata Bob.
Lantas, bagaimana dengan keamanan limbah nuklir?
Kontroversi pembangkit listrik tenaga nuklir tidak hanya terletak pada kemananan reaktornya saja, namun juga pada limbah radioaktif yang dihasilkan. Perlu di ketahui bahwa limbah nuklir juga dapat menjadi ancaman besar bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Selama ini, penyimpanan limbah nuklir memang dilakukan dibawah tanah yang dilapisi beton. Kendati demikian, bukan berati penyimpanan limbah nuklir tidak menyimpan risiko.
Bila dalam tabung penyimpanan terjadi kebocoran, paparan radioaktif bisa menyebabkan mutasi genetik, cacat fisik, kanker, leukemia, kelainan reproduksi, gangguan kardiovaskuler hingga sistem endokrin dalam tubuh manusia.
Hingga kini pengolahan limbah nuklir masih menjadi momok bagi negara-negara yang menggunakan nuklir sebagai penyuplai energi di negara mereka. Sebut saja Perancis yang sampai saat ini mengandalkan nuklir untuk menyuplai kebutuhan listrik nasional mereka.
Dilansir dari tirto.id, Perancis merupakan negara dengan kepemilikan reaktor nuklir terbanyak di dunia. Total, ada 58 reaktor nuklir aktif yang dimiliki Perancis dan satu lagi sedang dalam masa pembangunan.
Jumlah listrik yang dihasilkan oleh PLTN milik prancis pada tahun 2018 sebesar 393200.00 GW.h dan mampu menyuplai 71,67 persen kebutuhan listrik nasional.
Maka tidak heran jika Perancis menjadi negara dengan limbar nuklir yang sangat banyak. dikutip dari Bloomberg, setiap tahunnya, perancis menghasilkan limbah radioaktif sebesar dua kilogram setiap tahunnya per orang.
Kendati sudah 60 tahun menggunakan reaktor nuklir untuk menyuplai kebutuhan energi nasional mereka, akan tetapi, Perancis masih belum juga bisa mengatasi limbah radioaktif.
Hingga saat ini, ada 10.000 meter kubik limbah radioaktif yang dihasilkan dari 58 reaktor nuklir aktif yang dimiliki oleh Perancis.
Di sisi lain, Greenpeace, yang merupakan NGO yang berfokus pada lingkungan global merilis laporan dengan tajuk “Tenaga Nuklir: pengalihan waktu yang berbahaya” (2010, PDF). Dalam laporan itu, Greenpeace mengatakan bahwa nuklir bukan merupakan energi alternatif yang terbarukan.
Alasannya, nuklir memiliki dampak yang amat besar terhadap lingkungan, kesehatan, keamanan dan problem limbah radioaktif yang masih belum terpecahkan.
Pembangunan PLTN dinilai tidak ekonomis
Beberapa waktu lalu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa biaya pokok pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nukir (PLTN) masih lebih mahal ketimbang yang lain.
Jonan mengaku bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan Rosatom dari Rusia untuk memastikan bahwa harga listrik yang disuplai dari PLTN terjangkau. Namun, dia mengatakan Rosatom meminta biaya pokok produksi PLTN sebesar 12 sen per kilo Watt hour (kWh).
Angka ini, lanjut Jonan masih lebih mahal ketimbang biaya pokok produksi listrik nasional yang sebesar 7 sen hingga 8 sen per kilo Watt hour.
“Rosatom menawarkan 12 sen per kWh. Kalau 12 sen per kWh, kalu mau longterm dengan rata-rata BPP listrik nasional misal 7-8 sen per kWh,” ujar Jonan (15/72019).
Jonan menilai bahwa Biaya Pokok Produksi listrik dari PLTN yang ditawarkan Rosatom masih berat, sehingga pemerintah masih enggan untuk melirik penggunaan tenaga nuklir untuk sektor kelistrikan.
Selain itu, masyarakat juga masih khawatir soal dampak yang ditimbulkan dari pengunaan nuklir sebagai energi terbarukan pegganti energi fosil. Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan Batubara.
